TRIBUNPALU.COM, DONGGALA - Pemerintah Kabupaten Donggala mengusulkan 12 lokasi wilayah pesisir kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk masuk dalam program prioritas nasional.

Dari belasan usulan tersebut, sebanyak enam lokasi kini resmi memasuk tahapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun anggaran 2026.

Masuknya enam titik pesisir Donggala dalam program pusat tersebut berpotensi mengucurkan anggaran APBN sebesar Rp30,2 miliar.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Ali Assegaf, mengonfirmasi bahwa penyerapan dana pusat ini akan dialokasikan secara merata untuk menyokong seluruh sarana dan prasarana di enam lokasi terpilih tersebut.

Dari enam titik lokasi yang disetujui pusat, dua di antaranya telah resmi memasuki tahap konstruksi fisik, yakni KNMP di Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, dan Desa Pangalasiang, Kecamatan Dampelas.

Baca Juga: Harga Telur Ayam Ras dan Itik Rp60 Ribu per Rak di Pasar Biromaru

Sementara itu, empat lokasi lainnya masih terus didorong untuk penyelesaian status serta administrasi lahan, meliputi Kelurahan Boneoge di Kecamatan Banawa, Dusun Kulolu di Kelurahan Ganti, Desa Wani di Kecamatan Tanantovea, dan Desa Lero Tatari di Kecamatan Sindue.

Penyelesaian kejelasan lahan menjadi syarat mutlak yang tengah dikejar Dinas Perikanan Donggala guna menindaklanjuti surat resmi dari KKP RI terkait rencana pelaksanaan pekerjaan KNMP tahun 2026.

Pemerintah daerah terus memacu proses legalitas tanah tersebut agar pembangunan di empat kawasan pesisir sisa dapat segera menyusul dua lokasi awal.

Kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Donggala nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern pendukung aktivitas nelayan.

Di area ini bakal dibangun dermaga mini atau tambatan perahu, Tempat Pendaratan Ikan (TPI), fasilitas perbengkelan, sentra kuliner, kantor pengelola, sistem penerangan kawasan, hingga keberadaan pabrik es portabel untuk menjaga mutu hasil tangkapan.

Baca juga: Pemkab Donggala Bentuk Tim Percepatan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

Keberadaan infrastruktur terpadu ini diharapkan mampu memangkas biaya operasional sekaligus mendorong perekonomian masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

 Program penataan kawasan pesisir oleh KKP RI ini juga selaras dengan agenda strategis nasional dalam memperkuat swasembada pangan, pengembangan ekonomi biru, pemerataan pembangunan, serta pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir Sulawesi Tengah. (*)